Bantenaktual.com, Tangerang – Carut marut PPDB masih menjadi polemik yang bagi disebagian daerah masih menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat di wilayahnya masing-masing terutama Kota Tangerang dan Banten.
Keterlibatan pejabat dan pemangku kebijakan yang terlibat dalam kisruh nya PPDB, seperti yang dikatakan oleh seorang Aktifis Kota Tangerang Marcel.
“Kisruhnya PPDB di Banten ini disebabkan oleh mereka yang memiliki kedekatan kepada pejabat, bahkan pejabatnya pun bermain, mulai dari dewan sampai PNS nya” tutur Marcel saat ditemui diacara mimbar bebas di serambi kopi jalan KH. Hasim Ashari Cipondoh Kota Tangerang.
Dengan kejadian tersebut Marcell sendiri meminta agar aparat kejaksaan ikut turun tangan atas kejadian itu “Dengan kejadian itu saya ingin pihak kejaksaan dan aparat yang berwenang turun langsung ke lapangan, jika ada temuan pelanggaran lakukan penindakan” tegasnya.
Dilokasi yang sama Direktur Eksekutif KPN juga menegaskan dan meminta kepada Kejaksaan agar ikut memantau dan terjun sekaligus menindak para pelaku yang bermain dalam PPDB.
“Carut marutnya PPDB yang setiap tahun menjadi polemik ini dikarenakan, kurang tegas nya kepala sekolah, ditambah lagi tekanan dari mereka para pemangku kebijakan, untuk melawan mereka maka kejaksaan harus turun bersama inspektorat dan menindak tegas para pelanggar nya” kata Adib saat di temui Bantenaktual.com dilokasi sama.
Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, dinilai gagal dalam memberikan jaminan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat.
Ia melanjutkan, jika hal tersebut tidak dilakukan maka jangan menyalahkan masyarkaat jika menduga ada mafia PPDB yang terjadi di Banten.
Lebih jauh ia menegaskan bahwa harus ada inspeksi kepada setiap sekolah-sekolah dengan didampingi inspektorat.
“Yang amat saya sayangkan sekali disini ada oknum-oknum yang mengatasnamakan perwakilan rakyat yang diduga terlibat didalamnya dalam rangka mengamankan konstituennya,”tandasnya. (Dens/Red)
