Bantenaktual.com, Tangerang-, Lima puluh anggota DPRD Kota Tangerang gagal berdinas dengan pakaian baru tahun ini. Wakil rakyat di parlemen daerah itu sepakat membatalkan pengadaan pakaian dinas tahun 2021.
Kesepakatan ini dihasilkan dari rapat pimpinan dan anggota DPRD Kota Tangerang membahas pengadaan pakaian dinas yang menimbulkan kritik publik. Rapat digelar di Gedung DPRD Kota Tangerang, Selasa (10/08/2021).
Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo mengatakan pengadaan pakaian dinas 2021 dibatalkan. Pembatalan pengadaan itu hasil musyawarah dengan semua anggota DPRD.
Baca Juga: Pengawasan Prokes Tak Temukan Pelanggaran di Pulau Untung Jawa
“Pengadaan pakaian dinas DPRD tahun 2021 dibatalkan,” kata Gatot, Selasa, 10 Agustus 2021.
Gatot menuturkan, dibatalkan pengadaan pakaian tersebut lantaran masukan dari berbagai elemen masyarakat. “Dibatalkan setelah menerima berbagai usulan dari semua lapisan masyarakat dari pertemuan hasil rapat,” ujarnya.
Sebelumnya, anggaran pengadaan pakaian untuk anggota DPRD Kota Tangerang pada 2021 dibanderol sebesar Rp675 juta. Angka tersebut naik dua kali lipat bila dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp312,5 juta.
Hal tersebut terlihat di situs https://lpse.tangerangkota.go.id/eproc4/lelang, dimana anggaran pengadaan bahan pakaian DPRD Kota Tangerang 2021 mencapai Rp675 juta, sementara pada 2020 hanya sebesar Rp312,5 juta.
“Itu saya belum lihat perbandingan dengan tahun lalu ya,” ujar Sekretaris DPRD Kota Tangerang Agus Sugiono, Rabu, 4 Agustus 2021.
Anggaran pakaian dinas diketahui untuk membeli sejumlah merek fesyen ternama dunia dengan harga premium.
“Setelah kami mendengar masukan dan asipirasi teman-teman, kami batalkan pengadaan baju baru di tahun 2021 ini,” kata Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo dalam konferensi pers.
Pengadaan pakaian dinas ini menimbulkan kritik publik karena bakal menelan biaya sekitar Rp1,2 miliar, pembelian bahan kain berikut ongkos jahitnya. Proses pengadaan bahannya dilakukan melalui lelang.
Tiga pekan setelah penetapan pemenang lelang, baru terungkap bahwa bahan yang akan digunakan untuk pakaian dinas ini seluruhnya produksi rumah mode ternama kelas dunia. Ada merek Louis Vuitton, Thomas Crown, Lanificio Di Calvino dan Thedoro.
Gatot akhirnya menyadari, pengadaan pakaian dinas ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial pada masyarakat. Apalagi di tengah kondisi pandemi Covid-19 saat ini.
“Karena momen ini tidak pas. Kami dapat masukan juga dari berbagai tokoh. Maka, kami secara politik kami sampaikan, sepakat untuk dibatalkan,” jelasnya.
Menurutnya, pengadaan pakaian dinas tersebut dilakukan setiap tahunnya dan telah di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
“Jadi itu sudah setiap tahun. Hak kita. Tapi karena mendapat masukan kalau hal ini tidak tepat dilakukan di masa pandemi Covid-19. Jadi kami tegaskan ini dibatalkan total. Jadi 2021 tidak ada pengadaan baju,” tutur Gatot.
Sebelumnya, lelang pengadaan bahan pakaian dimenangkan oleh perusahaan asal Cirebon, Jawa Barat. Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pengadaan Bahan Pakaian DPRD Kota Tangerang Hadi Sudibjo mengatakan, ada empat jenis bahan kain untuk pakaian 50 anggota parlemen periode 2019-2024 yang ditawarkan pemenang lelang CV Adhi Prima Sentosa. Merek Louis Vuitton (LV) akan digunakan untuk dua setel Pakaian Dinas Harian (PDH).
“Merek Louis Vuitton ini untuk yang PDH,” katanya, Senin (09/08/2021).
Sedangkan untuk Pakaian Sipil Resmi (PSR) menggunakan merek Lanificio Di Calvino. Kemudian untuk Pakaian Sipil Harian (PSH) menggunakan kain merek Thedoro. “Terakhir Pakaian Sipil Lengkap (PSL) mereknya Thomas Crown,” kata dia. (Red)
