Bantenaktual.com, Serang – Gubernur Banten Andra Soni menegaskan komitmen meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui dialog bersama masyarakat pesisir. Program bantuan, normalisasi pelabuhan, hingga BPJS Ketenagakerjaan menjadi langkah nyata menuju Banten Makmur.
Provinsi Banten memiliki garis pantai sepanjang 945 kilometer, menjadikannya salah satu daerah dengan potensi kelautan terbesar di Indonesia. Potensi ini mencakup sektor perikanan tangkap, budidaya, serta pariwisata bahari.
Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa aspirasi masyarakat pesisir, baik di pantai utara maupun selatan, sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan.
Pernyataan ini disampaikan dalam Dialog Gubernur Banten dengan Nelayan yang digelar di Garasi Kapal Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten, Pelabuhan Karangantu, Kota Serang, Selasa (23/9/2025).
Dialog bertema “Menuju Sektor Perikanan Tangkap yang Maju dan Berdaya Saing” ini dipandu oleh Kepala DKP Eli Susiyanti. Hadir pula Wali Kota Serang Budi Rustandi, sejumlah OPD terkait, UPP KSOP Karangantu, PPN Karangantu, BBWS, HNSI, serta ratusan nelayan.
Dalam dialog, nelayan menyampaikan beragam masalah, di antaranya:
-
Pendangkalan di hampir semua tempat pendaratan ikan.
-
Kesulitan mengakses BBM bersubsidi untuk melaut.
-
Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan.
-
Legalitas jaring apolo, kartu pas nelayan, hingga bantuan sosial.
Menanggapi hal tersebut, Andra Soni menegaskan bahwa masalah pendangkalan sebagian menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Namun, ia menekankan pentingnya tindak lanjut nyata agar aspirasi tidak berhenti sebatas diskusi.
Sebagai bentuk kepedulian, Gubernur Banten menyerahkan sejumlah bantuan, di antaranya:
-
Alat tangkap jaring insang untuk 10 kelompok nelayan.
-
Bubu naga dan alat TED untuk 70 nelayan.
-
Paket sembako.
-
Bantuan BPJS Ketenagakerjaan untuk 600 nelayan (dengan skema subsidi iuran bertahap hingga tahun keempat).
Selain itu, 3.500 nelayan lain akan mendapatkan bantuan serupa melalui anggaran perubahan APBD 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BBWS C3 menyampaikan rencana normalisasi Sungai Cibanten/Pelabuhan Karangantu pada 2026, sementara di Kabupaten Tangerang akan dilakukan kegiatan serupa di Pelabuhan Perikanan Cituis.
Tak hanya itu, Pemprov Banten juga meninjau monitor pelacakan posisi kapal hasil kerja sama dengan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan ITS Surabaya. Program ini diharapkan meningkatkan keselamatan nelayan di perairan Banten.
Ketua DPD HNSI Banten, Neneng Sri Hastuti Handayani, menyambut baik langkah pemerintah karena aspirasi nelayan tersampaikan langsung.
“Insya Allah ke depan nelayan semakin sejahtera. Nelayan Banten akan lebih produktif dengan hasil tangkap yang besar dan berlimpah,” ujarnya.
Wali Kota Serang Budi Rustandi juga menegaskan komitmennya untuk bekerja sama dengan semua pihak demi meningkatkan kesejahteraan nelayan. (Red)
