JAKARTA – Semenjak akhir Oktober 2020 harga ayam mulai merangkak naik dan awal November ini peternak mulai bernafas lega karena harga ayam hidup membaik dan di atas HPP. Hal ini sambut baik oleh para peternak.
Situasi harga yang membaik ini merupakan imbas positif dari hasil kerja keras Kementerian Pertanian yang mengeluarkan 3 surat edaran dalam kurun waktu 2 bulan dengan tujuan memotong supply untuk menyeimbangkan supply dan demand.
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) juga memanggil seluruh pimpinan perusahaan untuk bersama-sama mematuhi pemotongan suplai ini dan akan mengenakan sanksi tegas bagi yang tidak taat terhadap program yang dibuat oleh kementerian pertanian.
Direktur Jenderal PKH Nasrullah menegaskan bahwa pihaknya tidak ragu untuk menegakkan kebijakan ini dan tidak memandang bulu kepada siapapun yang melanggar demi menyelamatkan perunggasan indonesia.
Kholiq, peternak ayam broiler Jawa Timur mengungkapkan kegembiraannya. Peternak bisa bertahan hidup, walaupun populasi tinggal sedikit. Para peternak disebut masih ada kesempatan dapat mencicil utang serta bisa menarik lagi karyawan-karyawan yang telah dirumahkan.
Dia menilai, Dirjen PKH kali ini sangat serius menangani masalah carut marutnya peternak. Langkah yang diambil dirjen selama ini menurutnya sudah baik seperti cuting telur.
“Untuk langkah kedepannya pemerintah tetap wajib memantau populasi GPS, audit PS serta daya serapnya LB. Jika bagi integrator atau pelaku-pelaku breeder yang tidak menjalankan SE, menurut saya pelaku breeder wajib dikasih sanksi yang berat supaya menjadikan jera bagi mereka,” ucapnya dalam keterangan, Sabtu (7/11/2020).
Selain itu, dia menilai populasi GPS dan PS perlu dikurangi karena populasi yang ada di Indonesia masih lebih 20 persen. Untuk itu, jika bulan Desember ini tidak dilakukan afkir dini lagi, akibatnya harga Januari dan seterusnya akan hancur lagi di bawah Rp14.000.
“Jika data GPS dan PS serta berita acara dan realisasi surat edaran bisa terbuka, maka peternak dan organisasi bisa membantu pemerintah untuk menindak pelaku-pelaku breeder yang bandel. Kami bisa ikut mengawal tentang jalannya SE. Mengingat jumlah doc sampai akhir 2021 masih lebih, jadi jika lepas kontrol dari pemerintahan akan semakin hancur tahun 2021,” tandasnya.
Ekonom INDEF Enny Sri Hartati mengapresiasi terbitnya 3 surat edaran di usia masa jabatan dirjen baru yang tergolong masih seumur jagung. Artinya, langkah tersebut adalah terobosan cemerlang. Kendati begitu, dia juga menyampaikan sejumlah usul.
“Regulator itu harus menjaga rantai nilai ini terjadi transparansi. Jadi kebijakan itu harus transparan. Misalnya kalau memang over suplai ya cut. Tinggal law enforcement saja,” tegasnya.
Selain itu, dia juga memandang perlu adanya wadah informasi yang sifatnya selalu update. Dengan begitu, data-data dapat diakses banyak pihak.
Sumbernya bisa dari para peternak di semua level. Misalnya Dirjen PHK membuka portal informasi real-time. “Jadi kalau ada perubahan ketahuan, tidak menumpuk, segera tahu kalau over suplai, dan kebijakan pemotongan supply bisa diambil,” ucapnya.
Enny menambahkan, bergeliatnya kembali industri perunggasan akan berkontribusi langsung terhadap pemulihan ekonomi dampak pandemi. Menurutnya, industri perunggasan mampu menampung tenaga kerja cukup besar, dengan naiknya harga ayam di tingkat peternak akan meminimalisir terjadinya PHK.
“Hal ini sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus dapat menyediakan sumber protein dengan harga kompetitif guna meningkatkan imunitas masyarakat di tengah pandemi,” ucapnya.
Editor : Rul/min
Sumber : Bisnis.com
