KPK Soroti Sarana Utilitas Umum di Cilegon

Kedatangan KPK di Ruang Rapat Walikota Cilegon, Kamis (14/4/2022). Sumber: Diskominfo Kota Cilegon

Cilegon, Bantenaktual.com — Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) kunjungi Pemkot Cilegon. Bukan tanpa sebab, ikhwal kedatangan mereka yakni menyoroti kondisi Sarana Utilitas Umum (PSU) di Kota Cilegon yang mayoritas belum diserahkan ke Pemkot, alias masih dikuasai oleh pengembang.

Wakil Wali Kota Cilegon, Sanuji Pentamarta menuturkan, kedatangan KPK ke Pemkot Cilegon menyoroti berbagai hal yang menjadi indikator Monitoring Centre for Prevention (MCP). Salah satu indikator MCP adalah perihal aset dan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman.

“Di Kota Cilegon ternyata banyak PSU yang belum diserahkan ke Pemkot Cilegon oleh pengembang,” ujar Sanuji, di Ruang Rapat Wali Kota Cilegon, Kamis, 14 April 2022.

Baca Juga :  Enam Kali Raih Predikat WTP, BPK RI Apresiasi Kinerja Pemprov

Sanuji menjelaskan, KPK meminta Pemkot Cilegon agar terus meningkatkan MCP, lantaran MCP merupakan indikator pencegahan korupsi di pemerintahan daerah. Ia pun telah meminta agar Sekretaris Daerah dan OPD terkait untuk segera membentuk tim. “Tim dibentuk dalam mempercepat mengurus aset serta PSU perumahan dan kawasan permukiman di Kota Cilegon,” ungkapnya.

Sementara itu, Satgas Pencegahan Wilayah Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta, Agus Priyanto menyampaikan terdapat 8 sektor yang dinilai rawan terjadi praktik korupsi. “Ada 8 area sektor yang rawan korupsi yaitu perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, APIP, perizinan, manajemen aset, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah dan tata kelola dana desa,” ungkapnya.

Baca Juga :  Lepas Sambut Sekmat Purwakarta, Wawan Ihwani Titip Prestasi LPTQ

Kedelapan sektor tersebut, kata Agus, harus menjadi titik fokus pengawasan utama karena sangat berpotensi terjadi tindakan korupsi. Ia mengimbau kepada ASN Kota Cilegon untuk tidak melakukan tindakan korupsi.

“Adapun tugas dan target KPK yaitu melindungi keuangan negara dan fasilitas negara secara efektif dan efisien, melindungi hak sosial politik supaya terlaksana secara adil dalam penyelenggaraan pemerintah dan layanan politik serta melindungi segenap warga negara aman dan selamat,” pungkasnya.

Baca Juga :  Enam Kali Raih Predikat WTP, BPK RI Apresiasi Kinerja Pemprov

Dalam sambutannya, Wali Kota Cilegon, Helldy Agustian merasa senang atas kunjungan dari KPK. “Kami sangat bangga dan senang atas kedatangan tim dari KPK di kota Cilegon, mudah – mudahan kedatangan tim KPK ini dapat memberikan informasi yang baik sehingga dapat bermanfaat untuk Cilegon dan masyarakat Cilegon,” ucapnya. (Rls/red).