Bantenaktual.com, CILEGON– Mantan Wakil Walikota Cilegon Rati Ati Marliati resmi dilantik sebagai Ketua DPD Golkar Kota Cilegon di Hotel Grand Mangku Putra, Jumat (5/2/2021). Dalam pelantikan terebut Ati mengaku akan mengkritik pemerintahan baru jika kebijakannya tidak pro rakyat.
Diketahui, Ati merupakan calon incumbent yang sebelumnya menjabat Wakil Walikota Cilegon dan kalah dalam Pilkada 9 Desember 2020 lalu. Sementara Ketua DPW Partai Berkarya Banten Helldy Agustian berpasangan dengan Sanuji Pentamarta memenangkan kontestasi politik di Kota Baja tersebut.
Ati menegaskan, pihaknya akan tetap mengawal program-program Pemkot Cilegon ke depan. “Kita tetap mengawal apabila nanti program-program yang hanya populis untuk kepentingan partai tersebut (Berkarya-red), kita tidak ingin,” katanya kepada awak media, Jumat (5/2/2021).
Saat dikonfirmasi apakah akan menjadi oposisi pemerintahan saat ini, Ati menolak sebutan itu. “Nanti kita lihat lah artinya kalimatnya yang santun, karena kita tidak mau berdebat tapi bagaimana kita mengawal program Kota Cilegon menjadi utamanya untuk masyarakat,” ujar Mantan Sekda Kota Cilegon itu.
Ati mengungkapkan, Golkar Cilegon mempunyai 10 dari 40 kursi di DPRD Kota Cilegon. Ia akan menitipkan pengawalan akan program Pemkot Cilegon tersebut pada para anggota yang duduk di lembaga legislatif itu.
“Mudah-mudahan nanti Pak Isro sebagai Sekretaris DPD Golkar Cilegon yang baru dan beliau juga insya Allah akan melenggang di kursi DPRD (Ketua DPRD-Red) dan ini akan menjadi satu kekuatan bagi partai golkar,” ungkap Ketua DPD Golkar Kota Cilegon itu.
Meski demikian, Ati mengaku pengawalan terhadap program pemerintah tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pribadi. “Bukan untuk pribadi tapi buat masyarakat karena yang diajarkan pendiri kita kepentingan masyarakat di atas segalanya,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPD Golkar Provinsi Banten Ratu Tatu Chasanah memastikan Golkar Cilegon akan tetap mengawal pembanguan Kota Cilegon melalui 10 anggota fraksi Golkar. “Mereka harus memaksimalkan kerja-kerjanya. Golkar dari jajaran DPP, provinsi, kab, kota diintruksikan ketika itu kebijakan bersebrangan dengan keinginan masyarakat golkar harus paling depan itu udah diperintahkan,” ungkapnya.
Ia menyebutkan, suara golkar suara rakyat itu bukan hanya selogan namun perlu diimplementasikan. “Bagaimana menjadi seperti itu, tentu harus selalu berada di tengah masyarakat apa kebiasaan mereka, tentu dengan kepemimpinan bu ati itu bisa dimaksimalkan,” pungkasnya.
